Pengelolah Dana BOS Bulukumba tidak Transparan

Oleh : Akbar

The Phinisi Center (TPC) mengadakan kunjungan ke dinas pendidikan pemuda dan olahraga kamis, 25 april 2013. Tujuan kehadiran kami hanya untuk menindaklanjuti permohonan permintaan database penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan dijadikan referensi dalam melakukan survey demi terwujudnya peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Bulukumba. Sebagaimana lembaga kami bergerak di bidang pendidikan yang bermaksud untuk membantu instansi terkait dalam pengawasan dan pendampingan pendidikan menuju pendidikan yang berkualitas di kabupaten Bulukumba. Namun kepala dinas mengesposisikan surat kami untuk bertemu secara langsung dengan manajer BOS kabupaten Bulukumba. setelah bertemu dengan beliau seakan-akan semangat kami terbantahkan dengan pernyataan maupun tanggapan dari beliau. 

Inisiatif kami dalam mendirikan lembaga ini sedikit pun tidak memiliki niat untuk semakin memperkeruh keadaan, tetapi karena semangat yang besar untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah demi terwujudnya pendidikan berkualitas dikabupaten Bulukumba. Kehadiran kami murni karena keikhlasan untuk membangun daerah ini kearah yang lebih baik, dibarengi dengan beberapa temuan dilapangan tentang belum adanya penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Apakah salah ketika putra/putri negeri ini melakukan sesuatu demi terwujudnya sebuah system yang lebih baik. Begitu sulit untuk ikut berpartisipasi dalam membangun daerah ini. instansi yang seharusnya memberi dukungan malah seakan meredupkan semangat kami dan kerja kami. Aneh instansi yang menangani masalah BOS malah seakan tidak punya andil dalam pengelolaan dana BOS yang mereka tahu bagaimana penyaluran dana BOS sampai ke sekolah-sekolah dan untuk selanjutnya mereka tidak tahu lagi. Parahnya lagi database yang kita minta katanya tidak dipegang oleh mereka “pernyataan manajer BOS” Baharuddin. padahal stafnya mengatakan ada dan hanya saja harus minta persetujuan manajer BOS.  Betul-betul aneh  entah siapa yang berbohong. Salah satu pemicu adanya konflik karena hal yang seperti ini. meskipun seharusnya mereka tidak akan memberi bukan berarti mereka harus mempermainkan kami dengan cara berbohong. Kami sadar akan kapasitas dan wewenang kami selaku lembaga tidak boleh menginterpensi lebih jauh ketika permintaan kami tidak terpenuhi. Yang jelas niat dan tujuan kami hanya untuk membangun daerah ini, landasan kami untuk meminta database penerima dana BOS karena adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Bahkan pernyataan beliu yang semakin mengecewakan kami. beliau menganalogikan ketika kami masuk kerumah orang harus meminta izin (mappatabe) pernyataan ini yang membuat kami semakin bingung. Loh ko’ begini bukankah sebelum lembaga ini terdaftar di KESBANG kita sudah meminta izin kepada kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui surat permohonan rekomendasi tentang adanya lembaga swadaya masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pendampingan pendidikan dikabupaten Bulukumba. bagi kami ini salah satu wujud penghargaan kami terhadap instansi terkait. Karena kita sadari bahwa tidak elok rasanya masuk kerumah orang tanpa permisi kepada pemiliknya. Bukan hanya itu sebagai wujud penghargaan kami yang lain atas kehadiran lembaga ini ditengah-tengah masyarakat, kami pun telah mengirim surat penyampaian mulai dari instasi pemerintah, camat sekabupaten Bulukumba, Kapolres maupun Kapolsek sekabupaten Bulukumba, UPTD sekabupaten Bulukumba, sampai kepada lurah maupun desa.

Sama halnya dengan maksud kehadiran kami bertemu dengan manajer BOS telah didahului dengan adanya surat permohonan terlebih dahulu, Apakah penghargaan ini masih kurang? Niat yang begitu tulus disertai dengan semangat yang tinggi seakan terbantahkan oleh pernyataan-pernyataan yang kurang jelas. Instasi yang seharusnya menjadi sumber inspirasi seakan malah meredupkan kami. Instasi yang seharusnya menjadi pendukung, pelindung dan tempat kami mengadu seakan menjadi boomerang buat kami sendiri.

***